Sosok Ideal Kepala Otoritas Pelabuhan

Ditingkahi orasi para koordinator lapangan demonstrasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia dan Pengerukan di luar kompleks DPR RI, akhirnya rapat paripurna dewan tetap memutuskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelayaran beberapa waktu lalu. Satu langkah kecil dalam menapaki jalan merengkuh kembali kejayaan sebagai naval power, paling tidak, dari sisi kepelabuhanan di kawasan Asia Pasifik telah dijejakan.

Kini, perhatian para pihak yang terkait dengan UU Pelayaran bolehlah ditujukan kepada diskursus mengenai sosok ideal seperti apakah yang layak dipilih dan diangkat menjadi kepala badan otoritas pelabuhan. Sebelumnya dalam RUU Pelayaran nomenklatur lembaga ini adalah badan pengelola pelabuhan (BPP).

Anomali Otoritas Pelabuhan

Kendati telah disahkan, nampaknya masih ada beberapa aspek dari otoritas pelabuhan yang belum jelas yang bisa menimbulkan kondisi anomali. Aspek pertama adalah fungsi ganda (dual function). Sebagai badan regulasi ternyata otoritas pelabuhan juga berfungsi sebagai operator.

Dalam naskah akademik/draf UU Pelayaran yang ada pada penulis, fungsi ganda ini terlihat pada pasal 77. Pasal itu berbunyi: Badan Penyelenggara Pelabuhan, di samping melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), melaksanakan pelayanan jasa di sisi perairan dan pelayanan jasa yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan. Tidak jelas apakah dalam UU Pelayaran pasal ini, dan pasal-pasal lain yang mengatur keberadaan otoritas pelabuhan, sudah direvisi atau belum.

Tidak dapat dipungkiri, jika dipelajari lebih mendalam pasal-pasal yang mengatur keberadaan otoritas pelabuhan dalam naskah akademik UU Pelayaran, akan terlihat adanya internal paradox. Tapi, draf itu sudah disahkan oleh DPR, karenanya perlu didukung.

Aspek kedua adalah status otoritas pelabuhan. Memang, UU Pelayaran telah menetapkan bahwa lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Departemen Perhubungan/Menteri Perhubungan dengan bentuk unit pelaksana teknis (UPT).

Pengaturan seperti itu bisa menimbulkan anomali karena lazimnya satu UU mengatur eksistensi lembaga setingkat kementerian/departemen atau lembaga negara non-departemen (LPND), bukan UPT atau yang sederajat. Sehingga, akan terasa sangat mubazir semua upaya yang telah dilakukan DPR kalau pada akhirnya badan otoritas pelabuhan tidak bisa mereka kontrol secara langsung.

Tentu, tidak ada pola tertentu yang baku dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Tapi, pengalaman selama sepuluh tahun sejak reformasi bergulir memperlihatkan bahwa hampir semua badan yang akan mengemban satu fungsi khusus berdasarkan UU payungnya diformat dalam bentuk LPND. Misalnya, BP Migas, BNP2TKI, dan lain sebagainya.

Apakah dengan meletakkan otoritas pelabuhan di bawahnya, Dephub bermaksud menutup peluang political appointee menjadi kepala otoritas pelabuhan dan memberikan kesempatan hanya kepada para pejabatnya?

Melihat jalinan permasalahan yang ada dalam bisnis pelabuhan, baik di tingkat lokal, regional maupun internasional, rasanya lembaga sekelas UPT akan sulit menanganinya dengan baik. Bisnis pelabuhan adalah satu sektor usaha yang sangat kompetitif.

Sosok ideal

Sosok ideal seperti apakah yang layak diusung menjadi kepala otoritas pelabuhan? Tanpa berniat mengusung satupun kandidat tertentu, yang layak menjadi kepala lembaga tersebut adalah mereka dengan kriteria sebagai berikut.

Pertama, memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai seluk-beluk bisnis pelabuhan; pemahaman yang tidak bersifat administratif-birokratis melainkan ketajaman insting bisnis yang kuat.

Hal ini mengingat di tangan otoritas pelabuhanlah wajah pelabuhan Indonesia masa depan terletak. Karena, lembaga ini adalah perancang (masterplanner)nya, sementara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan perusahaan-perusahaan swasta yang ingin berkecimpung dalam bisnis ini pasca pengesahan UU Pelayaran nantinya adalah operator semata.

Kedua, memiliki akses yang luas ke dalam komunitas bisnis pelabuhan dunia yang sarat dengan kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan. Bisa jadi ketiadaan satupun pelabuhan yang betul-betul bertaraf internasional di Indonesia hingga saat ini disebabkan oleh lobi-lobi kepentingan ini.

Karena itu, kepala otoritas pelabuhan nantinya harus mampu bernegosiasi dengan pelaku-pelaku bisnis pelabuhan kelas dunia sehingga mereka bersedia membenamkan modalnya di Indonesia. Dan, misi ini hanya bisa dijalankan sedikit lebih mudah oleh figur yang telah dikenal oleh kalangan internasional.

Kendati sangat normatif, kriteria ketiga adalah memiliki integritas pribadi yang tak tercela dan telah teruji. Kualitas ini dibutuhkan untuk mencegah kepala otoritas pelabuhan dari perbuatan memperkaya diri sendiri. Bisnis pelabuhan adalah satu sektor yang cukup quick yielding.

Mengingat cukup beratnya kriteria yang ada, para pemangku kepentingan yang terkait dengan UU Pelayaran perlu mempertimbangkan ide untuk menjadikan kepala otoritas pelabuhan sebagai pejabat publik sehingga DPR dapat mengujinya.

*Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta

http://www.indonesiamaritimeclub.com (20 April 2008)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: